Miris!!! Jumlah Pengidap HIV/Aids Kota Bogor Meningkat

 

BogorUpdate.com – Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatan tentang HIV/AIDS di Kota Bogor, jumlah pengidap HIV/AIDS dari tahun 2005 sampai Juli 2017 semakin meningkat.

 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinkes Kota Bogor Rubaeah, pada Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tingkat Kota Bogor Tahun 2018 dan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) di Kebun Raya Bogor, Jumat (14/12/18).

 

Menurut dia, secara kumulatif kasus HIV ada 4.154 kasus dan AIDS ada 1.564 kasus. Pada tahun 2016 dilaporkan AIDS ada 154 kasus dan HIV ada 751 kasus, tahun 2017 ada 104 kasus AIDS dan HIV 505 kasus, sedangkan tahun 2018 dilaporkan HIV ada 386 kasus dan AIDS ada 140 kasus.

 

“Kasus HIV yang dites di Kota Bogor sejak 2005 hingga November 2018 ada 161.387 orang. Hasilnya 4.550 positif HIV, 1.704 positif AIDS, ODHA on ARV sebanyak 1024 orang. Jumlah HIV positif pada usia remaja, 15 sampai 24 tahun pada rentang waktu 2017 sampai Oktober 2018 sejumlah 253 orang,” katanya.

 

Sementara Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya secara statistik upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah maksimal, bahkan setiap tahun ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak namun kecenderungan HIV/AIDS terus meningkat.

 

Selain perilaku, gaya atau pola hidup faktor lain meningkatnya HIV AIDS kata Usmar juga disebabkan pengaruh informasi yang cukup tinggi, letak geografis juga mempengaruhi karena menjadi lintasan dan dinamika masyarakat yang masuk dengan berbagai latar belakang persoalan sosial.

 

“Dan ini relevan dengan meningkatnya jumlah LGBT di Kota Bogor yang jumlahnya sudah diatas 1.500 orang,” lanjutnya.

 

Lebih miris lagi, berdasarkan hasil survey tentang HIV/AIDS dan LGBT tegas Usmar sudah menyasar para pelajar yang menurutnya sangat mudah terpengaruh oleh informasi yang sudah tidak memiliki batas.

 

“Penyakit HIV/AIDS adalah bentuk fenomena gunung es. Orang yang memberanikan diri memeriksakan dirinya ke instansi kesehatan yang dimiliki Pemkot Bogor hanyalah sebagian kecil yang bisa diidentifikasi dan itu diibaratkan hanya nampak di permukaannya saja,” terangnya.

 

Hal ini menjadi keprihatinan semua pihak, penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dilakukan Dinkes maupun Komisi Penanggulangan Aids (KPA) saja.

 

Tetapi lanjut dia, tanggung jawab dan kolaborasi semua pihak, selain tentunya keberanian warga untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar dapat lebih terdeteksi sehingga dapat menekan angka korbannya.

 

Berkaitan Open Defecation Free (ODF) Usmar juga menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya itu tidak terlepas masih adanya pola hidup warga yang masih tradisional. Berdasarkan statistik, tahun ini jumlah MCK Komunal menurun drastis.

 

Sementara itu, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya menjamin ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang, dikenal dengan istilah 100 1 100.

 

Artinya, masyarakat 100 % bisa mengakses air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi yang layak) hal itu bisa disiasati dengan regulasi anggaran.

 

Jika berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ODF atau BAB sembarangan kata dia, bisa menyiasati tiga unsur anggaran yang akan diterima kelurahan serta bisa melalui pokok-pokok pikiran dewan yang jumlahnya mencapai Rp 3 miliar per tahun per anggota dewan.

 

“Penggunaannya bisa diarahkan kepada hal-hal yang menunjang program-program yang sangat memprihatinkan, salah satunya membangun MCK Komunal tingkat kelurahan,” tuturnya. (As)

 

 

 

 

 

Editor : Tobing

Leave a Reply

Your email address will not be published.