Kejari Diminta Segera Tetapkan Tersangka Korupsi KPU

Foto ilustrasi kantor Kejaksaan negeri kota Bogor

 

BogorUpdate.com – Dugaan korupsi yang terjadi di tubuh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor yang kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) terus bergulir.

 

Dukungan terhadap langkah Korps Adhiyaksa itu datang dari sejumlah elemen salah satunya dari GP Ansor Kota Bogor, bahkan mereka berharap Kejari Bogor membongkar kasus ini sampai penetapan tersangka.

 

Ketua PC GP Ansor Rahmat Imron Hidayat mengatakan, bahwa kasus korupsi di KPU itu bukan bukan kasus main-main. Aksi dugaan ganda menggandakan proyek ini sangat berbahaya bagi kelangsungan lembaga sekelas KPU.

 

“Kejari juga pasti sudah punya cara untuk menuntaskan serta mengungkap kasus ini,” kata Romy sapaan akrabnya Ketua GP Ansor, Kamis (06/12/18).

 

Masih kata Rommy, jika benar terbukti ada dugaan yang telah merugikan negara dengan cara bermain proyek fiktif. Tentu yang melakukan ini adalah orang yang sangat ahli yang juga nekat.

 

“Cuma, siapa otak dibalik proyek fiktif ini. Lebih baik tunggu hasil dari kejari terlebih dahulu,” cetusnya.

 

Terpisah, Rudi Zaenudin dari Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik berharap, jika ada kerugian negara harus segera diproses dan ditindaklanjuti.

 

Menurutnya, Kejari harus bekerja maksimal, artinya jangan sampai ke penyelidikan saja, alias harus sampai ke penetapan tersangka. “Bisa diperkirakan tak berkutat di tataran staf saja. Mungkin juga banyak yang terlibat,” tegas Rudi.

 

Rudi percaya, korps Adhiyaksa Kota Hujan ini bisa mengungkap tuntas kasus yang tengah terjadi di tubuh KPU. “Saya dan rekan lainnya, akan mengawasi serta memantau perjalanan kasus ini,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi mendesak, agar penegak hukum serius dalam memproses perkara tersebut supaya menjadi pelajaran bagi daerah lainnya.

 

“Selain itu, supaya jelas posisi hukumnya. Memang salah satu problem dalam penguatan demokrasi melalui pemilu adalah integritas serta profesionalitas KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

 

Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari hasil laporan DKPP sejak 2014 hingga 2018 bahwa setidaknya terdapat 400 lebih penyelenggara pemilu dikenakan sanksi etik. Bahkan, 25 persennya diberhentikan tidak hormat.

 

Selama ini, kata Yus, beberapa KPU di Indonesia sangat tertutup dalam pengelolaan anggaran termasuk kepada komisioner. Sehingga banyak dari mereka tak tahu apapun. Sehingga rentan menimbulkan perilaku menyimpang,” katanya.

 

Kendati demikian, sambung Yusfitriadi, komisioner tetap harus bertanggung jawab atas semua aktifitas kelembagaan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. (As)

 

 

 

 

 

Editor : Tobing

Leave a Reply

Your email address will not be published.