Soal Polemik Pedagang Pasar Citeureup 2, Dewan Minta Pemda Bertindak Tegas

 

BogorUpdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menegaskan agar eksekutif bertindak tegas atas adanya polemik di Pasar Citeureup 2 yang berdampak pada sejumlah pedagang setempat.

 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin mengatakan, pemerintah daerah wajib melindungi serta menunjukan keterpihakannya kepada para pedagang yang memperjuangkan haknya.

 

“Pemerintah harus tetap melindungi para pengontrak dalam hal ini pedagang yang berdasarkan perjanjian dengan pihak perusahaan. Itu sudah tugas pemerintah untuk melindungi masyarakatnya,” ujar Yuyud kepada wartawan melalui sambungan teleponnya, kemarin.

 

Ia menerangkan, pemerintah tidak dibenarkan bertindak tanpa langkah kongkrit untuk penyelesaian polemik di Pasar Citeureup 2 tersebut. “Polemik tersebut muncul akibat adanya konflik internal pada perusahaan yang membangun gedung pasar itu. Hal tersebut berdampak pada pedagang, makanya pemerintah harus turun tangan,” terangnya.

 

Ia menjelaskan, pihaknya akan terlibat dalam perjuangan hak para pedagang Pasar Citeureup. “Sudah tugas kami membela rakyat dalam hal ini pedagang sesuai dengan kewajibannya yang telah dilakukan pada perusahaan PT Javana Artha Buana,” jelasnya.

 

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya meminta instansi terkait untuk menyelesaikan polemik yang telah membuat resah sejumlah Pasar Citeureup 2. “PD Pasar Tohaga agar secepatnya memfasilitasi persoalan ini, agar para pedagang dapat menjalankan aktivitasnya di pasar dengan nyaman,” paparnya.

 

Sebelumnya, Direktur Umum (Dirum) PD Pasar Tohaga, Dodi Jatmika mengatakan, adanya permasalahan di Pasar Citeureup 2 tersebut akibat persoalan internal di perusahaan yang membangun pasar tersebut.

 

“Ada suatu permasalahan di PT Javana sehingga menjadi ranah hukum di Mahkamah Agung (MA). Putusan MA itu memenangkan pihak Pak Hawanto dan harus disita kios-kios Pasar Citeureup 2,” ujar Dodi.

 

Untuk diketaui, sejumlah pedagang Pasar Citeureup 2 resah atas adanya kebijakan PT Javana Artha Buana yang meminta buaya perpanjangan kontrak hingga 2032, padahal dalam kontrak pemakaian kios tersebut masa berlaku hingga tahun 2025. (Do)

 

 

 

 

 

 

Editor : Tobing

Leave a Reply

Your email address will not be published.