BogorUpdate.com – Gairah menyambut event Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat yang akan digelar di Kabupaten Bogor pada Oktober mendatang kian terasa. Namun, beragam persiapan menyongsong Porda Jabar diliputi beragam permasalahan, mulai dari pengerjaan sarana pertandingan yang belum rampung sampai pengadaan perlengkapan kontingen yang terbelit persoalan dalam proses lelangnya.
Selain itu, belakangan muncul juga desakan publik kepada Bupati Bogor Nurhayanti, Panitia Porda, pengurus KONI serta pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) agar transparan dalam menjalankan program menyambut Porda sekaligus penggunaan dananya yang total mencapai Rp.155 Miliar. Transparansi ini dianggap penting karena dana Porda bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.
Desakan transparansi penggunaan dana Porda ini dipicu oleh sikap tertutup pihak Dispora, Panitia Besar Porda dan pengurus Kontingen Kabupaten Bogor terkait proses rekrutmen para atlet Kabupaten Bogor yang berdasarkan informasi biayanya mencapai Rp.25 Miliar. Selain itu, muncul pula soal pengadaan perlengkapan kontingen sebesar Rp.17 Miliar dan kegiatan-kegiatan lain yang menelan banyak uang.
Sikap tertutup ini tentu saja mengundang pertanyaan banyak pihak sekaligus juga memantik persepsi negatif terhadap perilaku dan sikap tidak transparan para pejabat Dispora, pengurus Kontingen dan Panitia Porda. Tak heran, belakangan muncul kritik pedas dari berbagai kalangan masyarakat. Publik pun bersikap keras, yakni menuntut keterbukaan informasi dalam proses menuju event Porda Jabar.
Koordinator Koalisi Masyarakat Pemantau Pemerintahan dan Pembangunan Bogor Raya (KMP3BR) Coky Pasaribu mengkritisi sikap tertutup pimpinan Dispora, Pimpinan Kontingen dan Panitia Porda dalam proses persiapan dan penyelenggaraan Porda Jabar 2018. “Tiadanya transparansi justru mencederai semangat kebersamaan untuk menyukseskan event Porda Jabar,” kata Coky saat diminta tanggapannya oleh wartawan, Kamis (6/9/18).
Menurutnya, pengurus KONI justru lebih terbuka dan pro aktif memberikan informasi hal-hal terkait event Porda. Ini bertolak-belakang dengan gaya para pejabat Dispora, pimpinan Kontingen Kab.Bogor dan panitia Porda. Ditambahkannya, banyak aktivis yang kesulitan mengakses informasi program dan anggaran Porda ini, terutama soal pengerjaan sarana pertandingan ke Dispora dan soal rekrutmen atlet ke pimpinan kontingen.
“Ini ada apa? Kenapa Kepala Dispora, Ketua Kontingen dan Ketua PB Porda sulit diakses untuk memperoleh informasi publik? Harus diingat bahwa Porda adalah hajat besar daerah Kabupaten Bogor yang dibiayai dari uang rakyat, bukan hajatan pribadi Bupati, Dinas dan Kontingen. Jadi wajarlah proses dan pelaksanaannya harus diketahui publik,” imbuh Coky.
Secara terpisah, Ketua Umum Komite Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN) Timbul Gultom SH, menyatakan pihaknya akan mencermati penggunaan anggaran Porda Jabar 2018 yang anggarannya mencapai ratusan Miliar. “Kami sudah menerima informasi soal anggaran Porda Jabar, kita sedang monitor dan kumpulkan fakta-fakta terkait penggunaan anggarannya sampai Porda selesai,” jelasnya.
Monitoring itu, tambah Timbul, dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sosialisasi, CdM kontingen meeting di Aston dan kegiatan pra Porda sampai pada pelaksanaan pertandingan. “Setelah itu, hasilnya kita kaji untuk dibuat rekomendasi ke pihak-pihak terkait. Kita harapkan proses segala kegiatan sampai pertandingan dilakukan secara transparan, termasuk biaya rekrutment dan dana pembinaan atlet,” pungkas Gultom.
Terkait hal ini, Ketua PB Porda yang juga Bupati Bogor, Nurhayanti, Kepala Dispora Yusuf Sadeli, Ketua Kontingen Didi Kurnia dan Kepala Sekretariat PB Porda Ichsan Tayeb belum berhasil dihubungi sampai berita ini diturunkan. “Pak Didi Kurnia sibuk rapat penyusunan APBD pak,” kata seorang petugas di kantor DPKBD dimana Didi Kurnia menjabat sebagai Kepala. (Eft)
Editor : Tobing
