Presiden Targetkan Seluruh Desa di Papua Terang Benderang Pada 2018

Nasional – Bogor Update

Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh desa di wilayah Pulau Papua sudah terang-benderang teraliri listrik pada 2018.

“Saya tadi sudah perintah pada Menteri ESDM, nanti juga dibantu PLN, tahun depan di tanah Papua semua desa harus terang benderang,” kata Presiden saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga mesin Gas (PLTMG) 20 MW dan PLTMG 50 MW Jayapura di Kelurahan Kaliboho, Kabupaten Nabire, Rabu (20/12/17).

Jokowi mengungkapkan bahwa desa yang belum teraliri listrik hingga saat ini mencapai 3.000 dan paling terbanyak, yakni 2,000 desa ada di tanah Papua.

Presiden mengakui bahwa membangun infrastruktur listrik di Papua itu tidak mudah, karena medannya berat.

“Memang tidak mudah mengerjakan namanya listrik di tanah Papua. medannya berat sekali, tadi kita lihat, bergunung-gunung, kemudian mau membawa tiang listrik saja nyebur ke sungai yang dalam tadi. Artinya medannya memang sangat berat, bukan karena apa-apa, medannya sangat berat,” jelas Jokowi.

Presiden juga mengaku telah dilapori jika membagun infrastruktur di papua itu mahal, namun harus dikerjakan untuk keadilan sosial bagi seluruh Rakyat indonesia.

Presiden juga mengatakan untuk rakyat Papua semua harus dilakukan, seperti BBM satu harga, penurunan harga semen , juga masalah jalan-jalan, layanan kesehatan, pendidikan juga harus dilakukan.

Usai acara peresmian, Presiden kembali menegaskan bahwa Menteri ESDM telah menyanggupi tercapainya target seluruh desa di Papua teraliri listrik.

Tanah Papua sebanyak kurang lebih 2,000 desa akan teraliri listrik, baik listrik PLN maupun listrik solar cell (tenaga matahari),” ungkap Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa kolaborasi listrik, baik listrik PLN maupun listrik solar cell (tenaga matahari) ini untuk mengatasi permasalahan listrik di tanah Papua. (Red)

 

Editor: Endi

Akhirnya… Jembatan Cipamingkis-Jonggol Dibuka

Jonggol – Bogor Update

Setelah menanti delapan bulan, akhirnya jembatan Cipamingkis-Jonggol kembali dibuka untuk umum.

Melalui Kadis Bina Marga dan penataan ruang Provinsi Jabar, jembatan penghubung Transyogi Cibubur-Cianjur yang terputus lantaran gerusan arus sungai itu diresmikan dengan didampingi Kadis PUPR Kabupaten Bogor. “Alhamdulilah, tidak ada kendala, ini juga berkat dukungan masyarakat yang sabar menunggu. jembatan cipamingkis rampung sebelum habis kontrak tertanggal 24 Desember, berati empat hari sebelumnya. dan resmi kita buka kembali,” ujar M Guntoro.

Lebih jelas dikatanya, dalam progress pengerjaan, jembatan tersebut menghabiskan dana APBD Provinsi Jawa Barat sebesar 7 miliar rupiah dengan hibah Kementerian PUPR berupa rangka baja. “Dari hibah rangka baja, kalau diuangkan itu sekitar 4,3 Miliar,” tambahnya.

Meski demikian, pembangunan tembok penahan tebing (TPT) disekitar jembatan akan menjadi PR pada pelaksanaan tahun depan. “Ya, untuk tebingan itu akan kami bangun tahun depan,” ungkapnya.

Sementara dalam pemeliharaannya, masyarakat dihimbau agar ikut serta mengawasi kendaraan yang melintas khususnya, yang melebihi tonase. “Tentunya masyarakat juga ikut mengawasi. Ada rambu kita pasang, maksimal 8 ton,” imbuhnya.

Terpisah, Camat Jonggol Beben Suhendar, menyambut baik pembukaan jembatan tersebut. “Saya mewakili masyarakat disini sangat senang, dengan dibukanya jembatan ini sebagai jalan penghubung transyogi Cibubur-Cianjur. Alhamdulillah, Jembatan Cipamingkis-Jonggol Kembali Dibuka. Kembalinya jembatan ini untuk dilintasi tentu membuat normal, Sementara  keberadaan jembatan darurat yang sebelumnya dikelola warga dengan sendirinya akan berhenti,” tukasnya. (Ji/Sep)

 

Editor: Endi

PD Pasar “Ngiler” Retribusi Pasar Cimayang

Kab.Bogor – Bogor Update

Keberadaan Pasar Cimayang di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang merupakan Pasar Desa, kembali dipersoalkan oleh PD Pasar Tohaga dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, lantaran sejauh ini pasar tradisional itu dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Ciampea.

Kuasa hukum KUD Ciampea, San Alauddin saat konfirmasi mengatakan, para penggugat melakukan tuduhan bahwa Selaku Ketua KUD Ciampea Endang Karpendi dan anggota koperasi KUD Ciampea Diden Nurul Falah sebagai tergugat dianggap melakukan  perbuatan melawan hukum yang diduga telah menguasai dan mengelolah Pasar Cimayang.

“Kami selaku kuasa hukum dalam hal ini sesuai waktu pertemuan 2013 akhir bersama DPRD kabupaten Bogor, kami selaku kuasa hukum meminta kepada pihak Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor agar dihentikannya kegiatan pembangunan rehab pasar cimayang yang notabene milik tanah dan bangunan KUD Ciampea,” ujarnya kepada Bogorupdate.com, kemarin.

Dia melanjutkan, yang mana dalam sejarah Kabupaten Bogor hanya KUD Ciampea yang mampu membangun pasar, terkait upaya hukum waktu dengar pendapat bahwa hasil tidak ada yang menyatakan adalah aset milik pemda atau PD Tohaga, dan karena tidak ada bukti pendukung, dan bukti pembelian masyarakat tidak ada.

“Ayo kita mediasikan secara benar dan transparan hak kami silahkan dipenuhi, maka akan kami serahkan, tetapi kami bukan tidak bisa mengelolah pasar hanya dalam hal ini mempercayai  ke ekonomian kemasyarakatan kepada  PT Tohaga mengelolah, tetapi hak klien kami jangan sampai dilupakan,” pungkas San Alauddin.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga, Romli Eko Wahyudi menerangkan, bahwa sebelumnya PD Pasar Tohaga dan KUD Ciampea telah sepakat dan mengakomodir keinginan KUD Ciampea untuk bagi hasil dan operasional dilakukan oleh KUD Ciampea, namun seiring berjalannya waktu, dua tahun belakangan ini KUD Ciampea tidak pernah memberikan bagi hasil tersebut.

“Sehingga kami melayangkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada KUD Ciampea, namun surat yang kami layangkan sama sekali tidak menanggapi apa yang kami mint, dan kami ingin mendapatkan kepastian hukum,” terangnya.

Lanjutnya, pihak kami tidak pernah memungut uang sewa dari para pedagang, hanya uang retribusi saja, tapi KUD Ciampea melakukan pungutan sewa.

“Yang dipersoalkan adalah operasional nya, kalau pun pengelolah KUD Ciampea mau kerja sama, mereka harus nurut dengan aturan PD Pasar dengan aturan dan MoU yang nantinya disepakati,” imbuhnya.

Diketahui, gugatan perdata yang dilakukan oleh PD Pasar Tohaga, bahwa sejak Agustus 2014 pihak tergugat memungut retribusi di Pasar Cimayang yang menurutnya hak milik penggugat, sehingga penggugat mengalami kerugian selama 40 bulan sebesar Rp 88,2 juta. “Memang itu tidak besar, tapi itu hak kami,” katanya.

Agenda mediasi ke-dua di PN Cibinong, yang dijadwalkan  pada 02 Januari 2018 (Rie)

 

Editor: Endi

PDAM Tirta Kahuripan Implementasikan Good Corporate Governance

Cibinong – Bogor Update

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti meminta Good Corporate Governance pada dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas manajemen perusahaan. Maka, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan harus dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Bogor.

“fungsi dari penerapan Good Corporate Governance sebagai faktor penggerak roda organisasi perusahaan adalah mendorong terlembaganya visi, misi dan tujuan perusahaan serta menjamin agar pelaksanaan tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan setara,”katanya penandatangan pertanyataan komitmen bersama implementasi Good Corporate Governance di lingkungan PDAM Tirta Kahuripan, bertempat di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong pada Rabu (20/12/17).

Ia juga meminta guna mempercepat pencapaian tujuan Good Corporate Governance sebagai budaya perusahaan di lingkungan PDAM Tirta Kahuripan,tentunya diperlukan kebernaian dalam membangun manajemen perubahan, termasuk dalam aspek pelayanan pelanggan. Kedepan, kiranya dapat dipertimbangan agar seluruh proses pelayanan pelanggan dan manajemen perkantoran di PDAM Tirta Kahuripan dilakukan secara elektronik atau online.

“tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah manajemen perusahaan serta menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya.

Nurhayanti juga berharap penandatangan pernyataan komitmen bersama implementasi Good Corporate Governance sebagai budaya perusahaan di lingkungan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mampu menguatkan komitmen seluruh jajaran badan pengawas, direksi, manajem dan staf PDAM Tirta Kahuripan untuk melembagakan nilai-nilai Good Corporate  Governance secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, baik dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, maupun dalam menjamin kepuasan pelanggan.

“saya berharap seluruh jajaran PDAM Tirta Kahuripan agar mematuhi pernyataan komitmen bersama ini seoptimal mungkin agar implementasinya mampu membudayakan Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan serta meningkatan apresiasi  masyarakat terhadap PDAM Tirta Kahuripan sebagai pelayanan publik berbudaya prima,” harapnya.

Sementar itu, Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Hasanudin Tahir mengatakan ada prinsip Good Corporate Governance yang perlu kita ketahui dan hayati dalam menjalankan tata kelola perusahaan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian (independensi), serta kewajaran dan kesetaraan, yang jika diterapkan dan iinternalisasi secara baik dan benar oleh suatu perusahaan maka diharapkan akan membawa perusahaan tersebut kearah kemajuan, menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran pengeloalaan bisnis perusahaan termasuk meningkatkan daya saing, menjadai salah satu daua tarik investor dan para kreditor untuk mau meminjamkan/menginvestasikan dana kepada perusahaan.

Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan juga mengatakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance akan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan antara lain berupa pembentukan image, peningkatan kepercayaan dari pemasok dan pelnggan, penciptaan iklim kerja yang sehat, peningkatan iklim kerja yang sehat. (Arra)

 

Editor: Endi

Kemenkominfo: 110 Juta Nomor Pengguna Kartu Prabayar Telah Teregistrasi

Foto ilustrasi

Nasional – Bogor Update

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat lebih dari 110 juta pengguna telepon seluler berhasil melakukan registrasi kartu prabayar hingga hari ini.

“Lebih dari 110 juta nomor pelanggan yang sudah teregistrasi,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M Ramli dalam paparan capaian kinerja di Jakarta, Rabu (20/12/17).

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah melakukan registrasi.

Ahmad Ramli mengatakan registrasi kartu prabayar akan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi di era perkembangan ekonomi digital.

Selain untuk keamanan pelanggan telepon seluler, kebijakan itu juga bertujuan untuk menyehatkan industri dengan data pemilik “Subscriber Identity Module” (SIM) yang sudah terverifikasi.

Kemkominfo mengimbau pengguna ponsel segera melakukan registrasi karena sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni pada akhir Februari 2018, agar kartu tidak terblokir.

Sementara itu, untuk melakukan registrasi prosesnya adalah pelanggan memasukkan 16 angka yang terdapat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor Kartu Keluarga (KK).

Semua data pengguna ponsel terjamin keamanannya sehingga pengguna tidak perlu khawatir.

Program registrasi pelanggan kartu SIM prabayar diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 yang mulai diterapkan pada 31 Oktober 2017. (Red)

 

Editor: Endi

Sefwelly Gelar Diskusi Soal Ekonomi, Sambil Ngopi Bareng Para Pengusaha Muda

Kota Bogor – Bogor Update

Bahas soal ekonomi, Calon Wakil Walikota Bogor dari Jalur Perseorangan Sefwelly Ginanjar Djoyodiningrat ajak silaturahmi para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Botani Square, Selasa (19/12/17).

Figur muda yang akan mendampingi Edgar Suratman di Pilwalkot Bogor itu mengatakan, sesama pelaku usaha muda tentunya menjadi salah satu keharusan menjalin silaturahmi kepada pengurus dan anggota HIPMI Bogor.

“Alhamdulilah silaturahmi ini berjalan dengan baik diiringi dengan canda tawa,” kata Sefwelly.

Diajang silaturahmi denga para pengusaha muda itu lanjut dia, mereka membahas soal peningkatan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), statistik pertumbuhan UMKM dan PKL di Kota Bogor.

Menurutnya, banyak masukan positif yang diberikan para pengusaha kepada dirinya, prihal perkembangan ekonomi di Kota Bogor.

“Teman-teman di HIPMI ini adalah orang orang serta salah satu wadah yang tepat bila berdiskusi prihal perkembangan usaha,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, nampak hadir Mantam Ketua Umum HIPMI Kota Bogor Kiki Torik dan Adiv yang saat ini aktif selaku Ketua satu HIPMI Bogor. (As)

 

Editor: Endi

Disperumkim Targetkan Gedung DPRD Selesai 26 Desember 2017

Kota Bogor – Bogor Update

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) menargetkan, proyek gedung DPRD Kota Bogor yang menelan uang rakyat senilai Rp72,7 miliar di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal tahal pertama selesai 26 Desember 2017.

Megaproyek gedung untuk berkantor para wakil rakyat tersebut dikerjakan oleh PT Tirta Dhea Addonic Pratama (TDAP).

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Boris Derurasman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan rapat dengan Tim Manajemen Konstruksi terkait hasil pekerjaan fisik.

“Sekarang tinggal finishing saja, kurang lebih sudah 90 persen lebih. Kalau sampai 26 Desember belum selesai, kan masih ada mekanisme yang harus ditempuh sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres),” kata Boris saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (19/12/17).

Menurut Boris, kendati ditargetkan rampung pada 2017, namun gedung baru bisa digunakan pada 2018 akhir.

“Bisa dipergunakannya paling akhir 2018, kan gedung itu harus dilengkapi juga dengan sarana pendukung lainnya,” tegasnya.

Boris menyatakan, sejauh ini tugas Disperumkim terkait pembangunan gedung DPRD sudah selesai, dan selanjutnya menjadi urusan Sekretariat DPRD Kota Bogor.

“Jadi kalau untuk pembebasan pembebasan lahan milik Yayasan Anugerah itu menjadi kewenangan Sekretariat DPRD, sebab anggarannya ada disana,” ujarnya.

Setelah lahan tersebut dibebaskan, Disperumkim akan membangun area parkir dan landscape senilai Rp5,4 miliar di atas tanah tersebut.

“Pengadaan atau pembebasan lahan itu harus dilakukan oleh pengguna bangunan nantinya, dalam hal ini Sekretariat DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bogor, Dwi Roman Pujo mengatakan bahwa Pemkot menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar pada APBD TA 2018 untuk pembebasan lahan Yayasan Anugerah.

“Anggaran memang ada di kami, dan dalam proyek ini tugas Sekretariat DPRD hanya melakukan pembebasan saja,” ungkapnya.

Dwi mengaku, saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk melakukan pembebasan lahan tersebut. “Tim sudah terbentuk, sekarang sedang dilakukan proses visibility study,” pungkasnya. (As) 

 

Editor: Endi