Type to search

Bogor Raya Home Hukum & Kriminal Pemerintahan

Gawat! Dua Desa di Sukaraja Ini, Nekat Abaikan SKB 3 Menteri Soal PTSL

Share

Kab.Bogor – Bogor Update

Sebelumnya, bupati Bogor, Hj. Nurhayanti, telah mengintruksikan kepada jajaran kepala desa/kelurahan di empat (4) Kecamatan sebagai penerima kuota program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tidak melakukan pungutan apapun melebihi peraturan SKB tiga menteri sebesar Rp150 ribu perbidang. Namun kenyataanya, dalam program skala prioritas bagi Presiden Republik Indonesia itu justeru terus dimanfaatkan oleh segelintir jajaran Pemerintahan Desa (Pemdes) untuk lakukan pungutan di luar batas mulai dari Rp300 ribu sampai Rp1 juta rupiah.

Seperti dugaan yang terjadi di dua desa di kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jika Pemdes Cijujung disinyalir melakukan Pungutan Liar (Pungli) hingga Rp300 ribu perbidang. Sedangkan, untuk di wilayah desa Pasirlaja, kecamatan Sukaraja mencapai Rp500-Rp750 ribu rupiah.

Sementara ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Cijujung, Sukardi Azis tak menampik jika jajarannya ditingkat ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) telah mengutip kepada warga selaku pemohon PTSL sebesar Rp300 ribu.

“Iya memang benar kalau ditingkat RT dan RW kami dalam memungut biaya di program nasional itu hingga Rp300 ribu rupiah perbidang,” tegas Kades Sukardi kepada wartawan, belum lama ini.

Ia juga mengaku, pungutan itu awalnya sebesar Rp500 ribu rupiah, namun seiring waktu berjalan dengan adanya aturan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri hanya merestui pungutan yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp150 ribu rupiah perbidang biaya yang dibebankan ke setiap pemohon PTSL.

“Memang, awalnya RT dan RW kami memungut Rp500 ribu rupiah. Tapi karena ada aturan dari SKB 3 Menteri lalu di desa kami ini menggelar rapat oleh seluruh ketua RT dan RW penerima kuota PTSL. Dari hasil musyawarah mengerucut lah biaya sebesar Rp300 ribu. Jadi diawal Rp500 ribu, dan sisanya akan dikembalikan kepada warga yang sudah membayar Rp500 ribu tersebut,” kilahnya.

Terpisah, kades Pasirlaja saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selular miliknya, sampai berita ini mencuat tak ada jawaban apapun.

Sekedar diketahui, bila mengacu kepada SKB 3 menteri nomor 25/SKB/V/2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, hanya dipungut sebesar Rp150 setiap pemohon diluar pembuatan surat sertipikat tersebut. (Eff/War)

 

 

Editor: Tobing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: